Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, yang telah terbit pada tanggal 6 Juni 2011, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Tak lain sebagai upaya dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan  kebutuhan  dalam  rangka  pelaksanaan
hubungan   keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan Pemerintahan   Daerah.

Lalu apa definisi dari Pinjaman   Daerah   dalam PP 30/2011 ini ?

semua   transaksi   yang mengakibatkan  Daerah  menerima  sejumlah  uang  atau menerima manfaat yang bernilai uang  dari pihak lain sehingga  Daerah  tersebut  dibebani  kewajiban  untuk membayar kembali.

Berapa Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah
Daerah  yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan ?

Tidak  lebih dari  60%  (enam  puluh  persen)  dari  Produk Domestik Bruto tahun yang berkenaan.

Apa yang menjadi inisiatif Pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman daerah, tak lain sebagai alternatif pendanaan APBD untuk menutup :

a.   defisit APBD;

b.   pengeluaran pembiayaan; dan/atau

c.   kekurangan arus kas.

Pinjaman Daerah bisa berbentuk sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada  Badan  Usaha  Milik  Daerah.

Dalam rangka pemberian Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah harus wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.  jumlah  sisa  Pinjaman  Daerah  ditambah  jumlah pinjaman  yang  akan ditarik  tidak  melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b.   memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima)    dengan          memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah  untuk   mengembalikan   pinjaman   yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

c.   persyaratan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  calon pemberi pinjaman.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, Pemerintah  Daerah  tidak  mempunyai  tunggakan atas  pengembalian  pinjaman  yang  bersumber  dari Pemerintah. Sedangkan untuk Pinjaman  Jangka  Menengah  dan  Pinjaman  Jangka Panjang   wajib   mendapatkan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PP 30 Tahun 2011 berikut penjelasannya bisa di unduh di folder peraturan….

About these ads

Satu komentar (+add yours?)

  1. M Fadhiil A Yasa'
    Jun 14, 2011 @ 14:23:11

    gan…..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: