Analisa Standard Biaya (ASB) – bag. 1

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan menyusun standar biaya  atau dalam bahasa resmi dalam Permendagri 13/2006 yaitu Analisis Standar Belanja (ASB). Pentingnya   dilakukan   penyusunan  ASB    ini   karena    adanya    ketidakadilan   dan ketidakwajaran  anggaran  belanja  antar  kegiatan  sejenis  antar  program  dan  antar SKPD, yang disebabkan oleh :

  1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan
  2. Perbedaan output kegiatan
  3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan
  4. Perbedaan kebutuhan sumberdaya
  5. Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja

Disamping ke lima penyebab tersebut diatas, sering juga terjadi pada anggaran pemerintah daerah pemborosan anggaran. Oleh karena itu dipandang perlu pemerintah daerah menyusun buku panduan analisis  standar  belanja (ASB) sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang bersangkutan serta sebagai alat evaluasi kewajaran RKA bagi pemerintah daerah.

Apa yang dimaksud Analisis Standar Belanja, adalah :

Penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  dialokasikan  untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Lalu apa peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

  1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis.
  2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif
  3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk  setiap kegiatan.
  4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap  jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.

Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja menggunakan  tiga  pendekatan utama, yaitu:  pendekatan Activity Based Costing (ABC), pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana) dan pendekatan metode diskusi (focused group discussion).

bersambung…..

About these ads

6 Komentar (+add yours?)

  1. la2
    Nov 03, 2011 @ 18:57:01

    S1P banget topiknya setelah beberapa waktu sempet “mati suri” ni blog (gara2 kebanyakan pake FB kali ya),,, hehehe…. btw mudah2an bs jadi wacana dan referensi dalam penyusunan anggaran tahun2 berikutnya,,,, keep writing gan !!!

    Balas

  2. Naning PU
    Nov 04, 2011 @ 07:12:31

    About ABC………hemm…
    Jadi inget masa-masa kuliah dulu….tapi saiki wes lali kabeh pak…

    Balas

  3. noor
    Nov 04, 2011 @ 12:08:33

    mas bro maap ya..kalo ga salah aku pernah baca tulisan ini, so biar ga dianggap melanggar hak cipta, bisa ditulis sumbernya yah..meskipun itu hasil bimtek..

    oke..cuma masukan aja buat mas bro yg rajin bikin tulisan2 yg berguna buat kite2..

    sekedar sharing aja..di Pemerintah Kota Mojokerto dari bbrp tahun yang lalu juga sudah mulai menggunakan ASB sebagai dasar penyusunan standar biaya (HSPK dan SHSB) yang merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD tiap tahunnya..

    Balas

    • argyatameka
      Nov 04, 2011 @ 12:33:03

      Sory, mungkin ini ada yang terlewat… trims atas atensinya, Pertanyaan soal ASB di Pemkot Mojokerto, terus terang saya tidak tau apakah TIMRAN menerapkan sejak Penyusunan RKA atau tidak.? Karena PERCUMA saja, kalo kita sudah punya, tapi tidak menerapkan waktu TIMRAN memverifikasi RKA.Iya kan?

      Balas

  4. noor
    Nov 04, 2011 @ 12:51:50

    Siipp..itulah kelemahan proses penyusunan RKA kita, verifikasi RKA selama ini hanya diwolak-walik saja trus diparaf..shg byk uraian obyek kegiatan dan obyek belanja yang kurang sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan..kedepan semoga tahap verifikasi itu dimunculkan kembali..

    Balas

    • argyatameka
      Nov 04, 2011 @ 13:09:29

      Mungkin saatnya kita para Operator SIMDA Keuangan untuk bersama-sama mengingatkan TIMRAN agar Peraturan yang sudah diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jangan menjadi alat kelengkapan aturan pemerintah pusat saja.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Klik tertinggi

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: